Koordinator Bidang Perizinan KPID Bali, Gde Nyoman Suryawan, menyatakan EDP terhadap dua radio itu dilaksanakan jauh sebelum tenggat waktu satu bulan setelah verifikasi faktual yang dilaksanakan pada 27 Mei 2008 lalu. “Semua dilakukan untuk membuktikan komitmen KPID Bali mendorong semua lembaga penyiaran mematuhi peraturan yang berlaku,” ujarnya.
EDP dihadiri berbagai elemen masyarakat Kabupaten Jembrana dan perwakilan dari Balai Monitor Spektrum Frekwensi dan Orbit Satelit (Balmon) Klas II Denpasar, Ketua KPID Bali Komang Suarsana, bersama dua anggota KPID yakni Nyoman Mardika dan IGA Alit Suryawati.
Dalam sambutan pembukaan, Komang menegaskan, EDP merupakan salah satu tahapan proses perizinan yang bisa menentukan “nasib” sebuah lembaga penyiaran, layak bersiaran atau tidak.
Untuk itu, pihaknya minta kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Bali untuk mematuhi proses dan memenuhi berbagai persyaratan yang ada, sehingga mereka bisa bersama-sama menjadi bagian dari dunia penyiaran yang tertib, berkualitas, dan harmonis. “Jika memang belum berproses, kami mengharapkan mereka untuk jangan bersiaran dulu,” tegas Komang. (KPID Bali)
(Dikutip dari KPI Selasa, 17 Juni 2008 / Red - ARSSLI Provinsi Bali 19 Juli 2008)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar